Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Selasa (13/8/2024). tirto.id/M. Irfan Al Amin tirto.id - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menilai kenaikan ...
Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan sistem pembayaran menggunakan QRIS tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Payment sistem hari ini ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait isu transaksi uang elektronik sebagai objek pajak yang dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 ...
Pantai Indah Kalasey berlokasi di Jalajn Tanahwangko, Kalasey Satu, Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Akses menuju Pantai Indah Kalasey terbilang tak sulit lantaran jaraknya tak begitu ...
PIKIRAN RAKYAT - Kepolisian telah mengerahkan 820 personel gabungan untuk mengamankan aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Suara.com - Pemerintah telah menetapkan rencana penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang ...
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai Januari 2025 menuai protes masyarakat. Kelompok masyarakat sipil pun menginisiasi petisi atau tuntunan pembatalan kenaikan PPN. Salah ...
Niat Presiden Prabowo Subianto menerapkan PPN 12% hanya untuk barang mewah hanya sekadar janji. Nyatanya, barang-barang konsumsi umum tetap terdampak. Bisnis.com, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo ...
RM.id Rakyat Merdeka - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang dimulai pada 1 Januari 2025, akan dikenakan untuk barang dan jasa yang digunakan masyarakat kelas atas. Antara lain, sekolah ...
S Budiman dalam konferensi pers di Kantor BI, Jakarta, Rabu (18/12/2024). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi. tirto.id - Bank Indonesia (BI) menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menilai seharusnya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen tidak diterapkan ke sekolah bertaraf ...